Rabu, 26 Juni 2019
Home / Opini / Islam dan Good Governance

Islam dan Good Governance

Munadi

Oleh: Tgk. Munadi Usman, S.HI., MA
Wakil Ketua I STISNU Aceh

Islam adalahagama samawi yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia baik dalam bentuk hubungan dengan Allah Swt (hablumminallah) maupun hubungan sesama manusia (hablumminannas). Tidak terkecuali, Islam juga mengatur tentang tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan bermartabat. Sistim tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri dewasa ini dikonotasikan dengan istilah good governance, yang merupakan refresentasi atau penjabaran dari pemerintahan yang berjalanefektif dan efesien melalui sistim pelayanan publik yang berorientasi kepada customer satisfaction(kepuasan pelanggan) yang diterapkan perusahaan swasta.

Islam dan good governance merupakan dua entitas yang sama-sama mengedepankan nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Islam mengajarkan umatnya menegakkan kebenaran dan berlaku adil antar sesama, sebagaimana firman-Nya:Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orangyang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi saksi yang adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa kamu kerjakan.”(QS Al- Madinah: 8). Allah Swt memerintahkan orang beriman supaya senantiasa menegakkan kebenaran dan berlaku adil terhadap sesama tanpa memandang kepada latar belakang mereka, seorang mukmin harus memperlakukan saudaranya secara adil tanpa diskriminatif.Perbedaan etnis, bangsa dan agama bukanlahalasan untuk melakukan diskrimasi, disharmoni danintoleransi sesama umat manusia.Penegakan nilai kebenaran dan keadilan secara merata tanpa pandang bulu (rule of law), yaitu tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat merupakan salah satu subtansi konsep good governanceyang perlu dilaksanakan oleh pemerintah (Alwi Hasyim: 1).

Islam juga mengajarkan tentang efesiensikerja yang juga merupakan salah satu subtansi dari konsepgood governance. Dalam Al-Quran Allah berfirman;“…Makan dan minumlah danjangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orangberlebih-lebihan.”(QS Al-A’raf: 31). Ayat tersebut mengandung pelajaran bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus secara efesien, yaitu sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Sekalipun dalam ayat hanya disebutkan efesiensipada makan dan minum, namundapatdimaknai secara lebih luas kepada setiap kegiatan manusia yang lain termasuk dalam mengelola sumber daya publik yang juga harus dilakukansecara efesiendan menghindari pemborosan.Sumber daya publik yang dimaksudkan di sini bisa dalam bentuk sumber daya manusia, sumber daya alam, anggarandan lain sebagainya. Sumber daya publik tersebut harus dikelola secara efesien sesuai dengan kebutuhan masyarakat supaya berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya dalam pengelolaan itu harus menghindari pemborosan dan penyalahgunaan kepada sesuatu yang lain di luar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Islam, pelayanan publik sebagaimana terdapat dalam konsep good governancetelah diterapkan sejak 14 abad silam ketika terbentuknya negara Madinah.Rasullah Saw yang di utus oleh Allah Swt ke muka bumi ini di samping bertugas sebagai penyampai risalah,juga berposisi sebagai pemimpin negara yang berperanmembangun tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik. Menurut catatan sejarah beliau telah berhasil membangun sebuah model negara Madinah yang mempunyai karakteristikyang sama dengan konsep good governanceyang muncul di abad modern ini.

Rasulullah Saw telah membina masyarakat melalui peletakan dasar-dasar aqidah Islam dandemokrasi, kemudian secara perlahan-lahan membangun sendi-sendi kemasyarakatan, kenegaraan dankemanusiaan. Pada akhirnya terbentuklahsuatu tatanan masyarakat madani (civil society) yang beradab, demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, tranparan, toleransi, berpotensi, aspiratif,  bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan menghargai hak asasi manusia. Nurcholis Madjid, menggambarkan umat Islam eraMadinah ini sebagai masyarakat egaliter partisipatif, adil, terbuka, dan demokratis sesuai dengankonsep sosial dan kemanusiaan yang dikehendaki oleh konsep good governance.(Nurcholis Madjid: 2000).

Rasulullah Saw berhasil melakukan reformasi secara mendasar terhadap pola dantatanan kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu, para pemerhati sejarah menganggapnya sebagai terobosan dan lompatan yang luar biasadalam kompleksitas yang sangat modern. Rasulullah Saw sangat komitmen terhadapketerlibatan dan partisipasi yang tinggi dari seluruh anggota masyarakat dalam berbagai bidang, dalam arti bebas mengemukakan pendapat danmengekpresikan kreatifitas dirimereka dalam bingkai demokrasi dan hak asasi manusia.Ketika itu pertamakalimuncul komunitas Islam yang merdeka, mampu hidup berdampingan secara harmoni dengan komunitas Yahudi dan masyarakat Arab yang masihmenyembah berhala.Beliau juga memprakarsai muncul konstitusi umat Islam pertama yangdikenaldenganPiagam Madinah, yang mengatur hubungankehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di Madinah. Piagam Madinahtersebut terdiri atas 47 pasal, yang intinya merefleksikan persamaan dan kebebasan bagisetiap anggota masyarakat tanpa membedakan etnis dan agama, mereka hidup berdampingan dalam naungan negara Madinah.Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan negara Madinah inicukup dekat dengan model good governance yang sedangkan gencar diusahakandewasa ini oleh berbagai negara di dunia.

Implementasi Good Governance di Indonesia

Di Indonesia konsep good governance mulaiditerapkan secara serius seiring dengan munculnya era reformasi, yang ditandai dengan adanya tranformasi sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia. Pada gilirannya good governance menjadi salah satu alat atau instrumen Reformasi yang mutlak harus diterapkan pada pemerintahan. Setelah 17 tahun berjalannya era Reformasi dan penerapan good governance di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil yang mengembirakansebagaimana cita-cita dan harapan Reformasi itu sendiri, yaitu menuntun kembali tugas pemerintah dan aparaturnya menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat sebagai pelayan pemerintah.

Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsep good governance belum benar-benar berhasil diterapkan di Indonesia,seperti banyaknyaterjadi kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran, kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan di pemerintahan, munculnya kesenjangan sosial, degradasi moral, konflik etnis danagama diberbagai daerah dan berbagai permasalahan lainnya.Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa konsep good governance belum berjalan dengan baik di Indonesia.

Kurang maksimalnyaimplementasi good governancedi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;pertama, integritas pelaku pemerintahan yang masih kurang optimal melayani masyarakat dan sering melakukan penyimpangan dan korupsi; kedua, kondisi politik dalam negeri yang tidak berjalan demokratis; ketiga, kondisi ekonomi masyarakat yang terjepit karena dilanda krisis dan sulitnya memperoleh lapangan kerja; keempat, kondisi sosial masyarakat yang tidak solid dan tidak berpartisipasi aktif dalam menentukan dan mengawasi program pemerintahan; dan kelima, lemahnya supremasi hukum dan terkesan tumpul ketika berhadapan dengan pejabat negara atau pemangku kepentingan.

Faktor-faktor di atas menjadi penghambat dan batu sandungan bagi implementasi konsep good governancesecara optimal, hambatan tersebut harus segera di atasi melalui upaya yang massif oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kewajiban untuk mewujudkan konsep good governancedalam tata kelola pemerintahan bukan hanya tugas pemerintah semata, namun masyarakat juga mempunyai andil besar dalam menyukseskan atau menggagalkan program ini.

Implementasi good governancedalam sistem pemerintahan tidak lain adalah bertujuan untuk mewujudkan pengakuan terhadap eksistensi manusia melalui pemberdayaan dan pemberianpelayanan yang efisien terhadap berbagai kebutuhannya. Good governancemerupakansistem pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik yang mampu memberikan kepuasaan bagi masyarakat, yang merupakan stakeholders strategis yang seharusnya mendapatkan manfaat yangsebesar-besarnya dari pelayanan dan program-program pemerintah.Untuk terealisasinya tujuan subtantif darigoodgovernancetersebut, maka telah ditetapkan standar pelayanan publik yang berlakusecara universal, yaitu; ketepatan waktu, akurasi, ramah-tamah,tanggung jawab, kemudahan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi,kenyamanan, dan atribut pendukung pelayanan. (Waluyo: 2007).

Esensi Good Governance Menurut Islam

Dalam Islam, konsep pelayanan publik digambarkan sebagai pekerjaan yang dilakukan secara professional dan ikhlas. Orang mukmin diminta bekerja sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Dalam QS. Al-Isra’ : 84 Allah berfirman: “Katakanlah: “Tiap-tiap orang bekerja menurut kompetensinya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”.Di samping itu seseorang juga dituntut bekerja dengan ikhlasguna mengharap keridhaan Allah Swt dan kepuasan hati masyarakat atas kinerjanya. Dalam QS. Al-Taubah: 105 Allah berfirman: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan dianggap berhasil jika memenuhi dua syarat;pertama,pekerjaan tersebut dilakukan secara professional oleh orang yang ahli dibidangnya;kedua, pekerjaaan tersebut juga dilakukan secara tulus-ikhlas demi mengharapkan keridhaaan Tuhan dan kepuasaan hati masyarakat. Islam membakukan dua dimensi yaitu profesionalisme dan keikhlasan sebagai standar keberhasilansuatu pekerjaan, sehingga menjadi lebih sempurna dibandingkan dengan konsep sekuler yang hanyamembakukan profesionalisme sebagai satu-satunya standar keberhasilan kerja.

Islamjuga mengajarkan umatnya menjadi sosok atau figurpelayan publik yang baik melalui anjuran untuk senantiasa menebar manfaat bagi orang lain, sebagaimana bunyi hadis Rasulullah Saw; “Sebaik-baik manusia adalah mereka yang palingbermanfaat bagi manusia yang lain” (HR. Thabrani dan Daruquthni).Untuk menjadi sebaik-baik manusia sebagaimana diisyaratkan oleh hadis, seseorang dapat memanfaatkan ruang publik sebagai salah satu wahana untuk menebar kebaikan melaluidedikasi dan pelayanan prima yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pelayanannya.Wallahu’alam bissawab.

Email: munadiusman83@gmail.com/ HP. 0852 60 186143

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *